Langsung ke konten utama

Warga Parangtritis Gagal Minta Ganti Rugi Kraton Yogya

PN Bantul
Proses Pengadilan di PN Bantul

Bantul (Mediarakyat.co.id) - Pengadilan Negeri Bantul, tidak berhak mengadili permohonan gugatan ganti rugi materiil dan inmateriil dua belas orang warga Desa Kab. Bantul terhadap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY/tergugat I), Bupati Pemda Bantul (tergugat II), Kasultanan Hadiningrat Yogyakarta (tegugat III), dan SatPol PP Pemda Bantul, ratusan juta rupiah. Bahkan para penggugat lewat kuasa hukumnya Lembaga Bantuam Hukum (LBH) Cabang Yogyakarta, diwajibkan membayar biaya perkara sebanyak Rp 853.000,00. Majelis Hakim Pengadilan Negri Bantul, diketuai Agung Sulistiyono SH, Sos, MH dengan hakim anggota Zaenal Abidin SH dan Evy Insiyati SH dalam putusan Selasa yang dibacakan Rabu (17/1). 

Sudarman dan kawan-kawanya (para penggugat) dalam gugatan serta merta N0. 58/Pdt.G/2017/PN Btl mengatakan bahwa telah mengapling-kapling dan mendirikan bangunan permanen di penggunungan pasir di Dusun Gumuk Desa Parangtritis Kec. Kretek Kab. Bantul, selama bertahun-tahun. Tetapi tanpa dilindungi ijin dari pihak yang berwenang. Pemerintah selanjutnya mengadakan penertiban dikawasan taman wisata tersebut. Bahkan secara tertulis memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) untuk membongkar bangunan yang didirikan di lokasi penggunungan pasir Sultan Ground tersebut.

Atas tindakan aparat pemetintah tersebut kemudian dua belas orang warga (para penggugat) itu mengajukan permohonan gugatan ganti rugi materiil dan imateriil bervariasi sejumlah ratusan juta rupiah terhadap Gubernur DIY, Bupati Pemda Bantul, Kasultanan Hadiningrat Yogyakarta (Kraton Yogya), dan turut serta tergugat Sat Pol PP Pemda Bantul. 


Selanjutnya tergugat III Kasultanan Hadiningrat Yogyakarta (Kraton Yogya) dalam absulut eksepsinya mengatakan bahwa surat perintah penertiban dan pembongkaran bangunan di penggunungan pasir Sultan Ground tersebut yang menerbitkan bukan Kraton Yogya, tetapi pihak pemerintah. Untuk itu, menurut tergugat III Kasultanan Hadioningrat Yogyakarta bahwa, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Negeri Bantul. Majelis Hakim berdasarkan perihal tersebut selanjutnya mengabulkan permintaan/permohonan absulut eksepsi Kraton Yogya. 

Akibat putusan Selasa tersebut, para tergugat akhirnya gagal meminta ganti rugi kepada pemerintah maupun Kraton Yogya. Bahkan diperintahkan majelis hakim untuk mengambil sisa uang pajar biaya perkara di bagian Perdata Pengadilan Negeri Bantul. (Man-Kij-Bari)

Postingan populer dari blog ini

MENENGOK PENINGGALAN SEJARAH DI KARAWANG

Monumen Karawang Karawang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Kota ini dijuluki pula kota padi. Ada begitu banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di kota Karawang.  Karawang yang berjuluk kota padi atau kini dijuluki kota pangkal perjuangan ini, memang memiliki beberapa objek wisata alam dan objek wisata sejarah. Mulai dari Curug Cijalu yang terletak di Selatan Karawang, samapi objek wisata sejarah yang berkaitan erat dengan Kemerdekaan Negara Indonesia, seperti peristiwa penculikan Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok dan peristiwa pembantaian warga sipil di Rawa Gede, dan ada pula wisata candi peninggalan Kerajaan Tarumanegara di daerah Batujaya.  Monumen Rawa Gede Dimulia dari sejarah monumen Rawagede yang terletak di Kecamatan Rawamerta . Objek wisata Monumen Rawagede ini dibangun untuk memperingati peristiwa pembantaian warga sipil oleh tentara Belanda. Monumen ini d

Diduga Oknum Notaris dan Advokad Yogya Terlibat Pemalsuan Keterangan Waris

Pengejaran Kasus Direktur  Bonbin  KMT Antonius Tirto Diprojo  Yogya ( Mediarakyat.co.id ) -  Permohonan Pra Peradilan tidak diterima Hakim tunggal Pengadilan Negeri Sleman, FX Heru Susanto S.H., M.H. (Kamis 14/12). Meski demikian Ny Ayem alias Sie Biok Ngiok (71 th) warga Jln. Kyai Mojo No. 43 kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta, tetap tegar, tidak putus asa, dan besemangat mencari kebenaran serta keadilan hukum kepada pihak yang berwajib.  Bahkan kini pihaknya mendesak kepada penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk melanjut kasus terlapor KMT Antonius Tirto Diprojo alias Antonius Joko Tirtono, Direktur Kebon Binatang (Bonbin) Gembira Loka Yogyakarta yang telah dilaporkan tanggal 27 Oktober 2017 nomor: Lp/58/X/2017 DIY/SPKT. Baca Juga: Perusahaan Bangkrut Masih Dihukum 10 Bulan Dalam laporan itu, KMT Antonius Tirto Diprojo alias Antonius Joko Tirtono, tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WB di kantor Polda DIY, telah diduga melakukan suatu perbua

PT BPR ( Bank Perkreditan Rakyat) DEWA ARTHAKA MULYA Menjadi Salah Satu Bank Perkreditan Rakyat Terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta

Direktur PT BPR DEWA ARTHAKA MULYA, Rahadiyan Dewanto. SH. MKn Saat Foto Bersama Karyawan Yogyakarta ( MediaRakyat.co.id )  - PT BPR DEWA ARTHAKA MULYA yang berdiri sejak tanggal 9 Februari 2009 beralamat di Jalan Palagan Tentara Pelajar Km. 8,5 Sariharjo, Ngaglik Sleman. BPR DEWA ARTHAKA MULYA yang diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan menjadi salah satu peserta LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) serta sebagai salah satu lembaga keuangan yang menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Direktur PT BPR (Bank Perkreditan Rakyat) DEWA ARTHAKA MULYA, Rahadiyan Dewanto, SH., MKn saat diwawancarai MediaRakyat.co.id pada 12/02/2019 malam disela-sela acara Malam Perayaan Tahun Baru Imlek 2570 Perhimpunan Fuqing Yogyakarta di Gedung Asia Pasific Jl. Magelang menyampaikan ada beberapa nasabah BPR DEWA ARTHAKA MULYA yang ikut di acara ini kemudian kami di